
Rapat Kerja Pamong Praja yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026
Foto : Bupati Sumba Timur Resmi Membuka Rapat Kerja Pamong Praja dan Musrenbang Kabupaten Tahun Anggaran 2026
Waingapu, 13 April 2026 -
Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST., M.T., secara resmi membuka
kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja yang dirangkaikan dengan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sumba Timur Tahun
Anggaran 2026. Kegiatan pembukaan berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk
Marisi, Senin (13/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut,
Bupati Sumba Timur didampingi oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, S.
Kom., M.Ap., pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Timur, serta Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumba Timur.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Timur, Ketua
Pengadilan Agama Waingapu, Komandan Pos-AL Waingapu, Kasubden POM Kabupaten
Sumba Timur, Komandan Pos TNI-AU Kabupaten Sumba Timur, Komandan Kompi 4 Yon C
Pelopor Sumba Timur, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumba Timur, para Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, Ketua Dharma
Wanita Persatuan, pimpinan instansi vertikal, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu,
pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan perguruan tinggi, para camat,
Danramil/Danposramil, Kapolsek/Kapolpos, para kepala desa dan lurah, serta
berbagai unsur organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
wanita, tokoh pemuda, dan insan pers se-Kabupaten Sumba Timur.
Dalam sambutannya, Bupati Sumba
Timur menegaskan bahwa Rapat Kerja Pamong Praja harus dimanfaatkan secara
optimal oleh seluruh aktor kunci di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Forum ini, menurutnya, menjadi ruang strategis untuk mengemukakan dan membahas
berbagai kebijakan, isu-isu aktual, serta permasalahan yang dihadapi daerah
melalui diskusi yang intens dan konstruktif.
“Melalui forum ini, kita
membangun kesamaan persepsi dengan seluruh komponen daerah, termasuk TNI dan
Polri, untuk merumuskan solusi terbaik yang nantinya dituangkan dalam
rekomendasi Rapat Kerja Pamong Praja dan ditindaklanjuti oleh perangkat
daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan
pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan
pembangunan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus membangun
sinergi dalam konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia
usaha, akademisi, dan media.
Ia juga menyoroti pentingnya
membangun kepercayaan publik (public trust) melalui tata kelola pemerintahan
yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kepercayaan tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Terkait pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten, Bupati menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan strategis
dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagai kelanjutan dari Musrenbang
tingkat kecamatan dan forum perangkat daerah. Melalui Musrenbang, berbagai
pendekatan perencanaan—baik teknokratik, partisipatif, politik, top-down maupun
bottom-up—dapat dipadukan secara komprehensif.
“Dengan mengoptimalkan seluruh
potensi daerah, baik sumber daya material maupun immaterial seperti kohesi
sosial, kita harapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi ‘Sumba Timur Harmonis, Unggul,
Mandiri, Berbudaya, Adil (HUMBA), Maju dan Berkelanjutan’,” jelasnya.
Kegiatan Rapat Kerja Pamong
Praja dan Musrenbang Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026 ini akan
berlangsung selama kurang lebih tiga hari. Diharapkan, melalui forum ini akan
lahir berbagai gagasan, inovasi, serta rekomendasi konstruktif yang mampu meningkatkan
kinerja pemerintahan dan kualitas pembangunan di Kabupaten Sumba Timur.
Mengakhiri sambutannya, Bupati
mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai sarana diskusi,
bertukar pikiran, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat
diimplementasikan secara nyata. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan
sinergi antar perangkat daerah.
“Tidak ada satu pun instansi
yang dapat bekerja sendiri. Kita harus bekerja secara kolaboratif, saling
mendukung, dan saling melengkapi demi terwujudnya pembangunan yang
berkelanjutan,” tutupnya.