• Karnaval Agustus 2015_1
  • Karnaval Agustus 2015_2
  • Karnaval Agustus 2015_3
  • Karnaval Agustus 2015_4
  • Karnaval Agustus 2015_5
  • Karnaval Agustus 2015_6
  • Karnaval Agustus 2015_7
  • Karnaval Agustus 2015_8
  • Karnaval Agustus 2015_9
1 2 3 4
Login Form



Publikasi Pemda Sumba Timur

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018

Reformasi Birokrasi dirancang untuk mendukung terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, transparan, berkompetisi dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan pertanggungjawaban terhadap publik. Upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keharusan terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sehingga dapat dinilai kinerja pejabat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, maka pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. Salah satu asas dalam penyelenggaraan Good Governance sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah azas akuntabilitas yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud pelaksanaan azas akuntabilitas adalah melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai leading sector penerapan SAKIP dengan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut merupakan media pertanggungjawaban kepada atasan dan publik atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara terukur

Berdasarkan regulasi tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan fokus pada indikator kinerja utama dan juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun 2018 melalui Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018.

Informasi Selengkapnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 untuk diunduh maupun dibaca, klik gambar

 

Lakip Pemda Sumba Timur Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, maka pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. Salah satu asas dalam penyelenggaraan Good Governance sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah azas akuntabilitas yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud pelaksanaan azas akuntabilitas adalah melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai leading sector penerapan SAKIP dengan menetapkan Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumba Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan fokus pada indikator kinerja utama dan juga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tahun 2017melalui Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017.

Untuk membaca dan mengunduh Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 secara lengkap dapat               di KLIK DI SINI