• Karnaval Agustus 2015_1
  • Karnaval Agustus 2015_2
  • Karnaval Agustus 2015_3
  • Karnaval Agustus 2015_4
  • Karnaval Agustus 2015_5
  • Karnaval Agustus 2015_6
  • Karnaval Agustus 2015_7
  • Karnaval Agustus 2015_8
  • Karnaval Agustus 2015_9
1 2 3 4
Login Form



Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID 19

Waingapu - Mewakili Bupati Sumba Timur, Asisten Perkonomian dan Pembangunan (Asisten II) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Maramba Memang, S.Pt didampingi Kapolres Sumba Timur, AKBP. Handrio Wicaksono, S.IK, Komandan Kodim 1601 Sumba Timur, Letkol Czi Dwi Joko Siswanto, S.E, MIPol, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumba Timur, Melkianus Patimara, SH dan SatPol PP Sumba Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Penertiban Umum, Robi Praing, Mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam PILKADA serentak Tahun 2020 pada Rabu, 02 September 2020 bertempat di ruang kerja Asisten II kabupaten Sumba Timur.

Rapat koordinasi secara telekonference ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (MenkopolHukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P, sekaligus yang memimpin Rakortas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Kepala BIN yang diwakili oleh Deputi II Bidang Intelejen Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Abhan, S.H, M.H, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Kapolri, Jenderal Idham Azis, Panglima TNI yang diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin bersama bersama para Gubernur serta Bupati dan Wali kota.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, penyelenggaran Pilkada serentak harus disertai dengan penerapan protokol Kesehatan dan harus ada tindakan tegas oleh semua penyelenggara dalam rangka menjaga disiplin dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi calon Kepala Daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, dimana Bawaslu telah mengirimkan hampir 300 laporan pelanggaran Pilkada, terkait adanya kerumunan masa dan mengabaikan standar kesehatan saat berkampanye dan hal ini merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan protokol Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan fokus utama pemerintah adalah menjaga kesehatan masyarakat termasuk dalam kegiatan Pilkada, oleh karena itu para kontestan dan masyarakat diingatkan harus disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini Sesuai dengan instruksi Presiden, Joko Widodo bahwa fokus utama pekerjaan pemerintah saat ini adalah menjamin kesehatan dan memberikan pelayanan prima untuk menjaga kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan terhadap Covid 19 harus diutamakan di dalam berbagai kegiatan, termasuk Pilkada. Oleh sebab itu, perkara Covid-19 di dalam penyelengaraan Pilkada serentak harus selalu disertai dengan protokol kesehatan untuk penanggulangannya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan telah memberikan sanksi berupa teguran dan juga kemungkinan untuk mendiskualifikasi petahana yang tercatat melakukan pelanggaran, dimana beliau telah mengeluarkan 56 teguran kepada petahana yang ikut dan melakukan pengerumunan massa. Sementara yang di luar petahana karena bukan ASN, ketua Bawaslu dan jajarannya yang akan melakukan teguran. Kemudian selain teguran, kemungkinan akan ada aturan diskualifikasi jika pelanggaran dilakukan berulang-ulang.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap agar media massa dapat memberikan informasi yang mendinginkan atau cooling sistem dalam situasi kontestasi politik, dan jika ada kontestan yang taat pada peraturan KPU dan kalau kontestan itu Kepala Daerah maka Kemendagri akan memberikan Reward yan tentunya akan memberikan nilai yang posiitif bagi calon pemimpin yang akan berkontestasi.

Sebagai pimpinan rapat dan moderator pada rakortas ini, Menkopolhukam, Mahfud Md diakhir pelaksanaan kegiatan ini menarik kesimpulan, pertama bahwa perlu dilakukan sosailisasi dan koordinasi peraturan KPU No.10 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu No.5 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan perpres No.6 Tahun 2020.

kedua, menyangkut penjatuhan sanksi maka ada yang sifatnya admnistratif dengan pendekatan persuasif sedangkan hukuman pidana yang merupakan pilihan terakhir ini tidak cukup terwadahi Undang - Undang No.10 tahun 2016 tetapi dapat menggunakan instrument Undang - Undang yang lain dan dapat menjadi pedoman pada waktu pelaksanaan penerapannya.

ketiga, KPU dan Bawaslu perlu segera mengumpulkan kontestan dan pimpinan parpol di daerah - daerah yang melaksanakan PILKADA sampai tingkat pusat bila perlu untuk menjelaskan peraturan menyangkut protokol Kesehatan dan segala konsekuensinya.

keempat, menyangkut pengamanan PILKADA dan Penegakan disiplin serta hukum, dikoordinasikan oleh Kapolda ditingkat Provinsi dan Kapolres ditingkat Kabupaten/Kota.

kelima, Pemerintah Pusat sedang memikirkan kemungkinan penjatuhan sanksi lain yaitu penjatuhan sanksi yaitu diskualifikasi yang akan didiskusikan lebih lanjut, dan yang kedua yang melanggar ,bagi tetapi terpilih dimana Mendagri akan menjatuhkan sanksi menjelang pelantikan,serta perlu dilakukan Langkah - langkah yang tegas dan sanksi yang tidak tegas serta perlu pengetatan pengaturan mekanisme baik itu pengaturan maupun penindakan.

Tugas utama pemerintah dalam kaitannya dengan pilkada serentak tahun 2020 adalah menjamin menjaga Kesehatan masyarakat dengan terus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai instrument peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara tegas.