Waingapu - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur, Drh. Yohanes A. Praing, M.Si mengikuti Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 melalui Video Conference bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur, Rabu (10/06/2020). Rapat ini digelar dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak pada Bulan Desember 2020. Turut hadir mendampingi, Kepala Bidang Layanan e-Government Josina Djoru, S.AP, Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Abner Mage, STP, M.Si dan Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur.

Rapat virtual ini diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Biro Humas di 32 Provinsi se-Indonesia dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Bagian Humas di 261 Kabupaten/ Kota se-Indonesia.Turut hadir mendampingi, Kepala Bidang Layanan e-Government Josina Djoru, S.AP, Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Abner Mage, STP, M.Si dan Kepala Seksi Tata Kelola E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, yang hadir mengatakan sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk tetap bekerja dan produktif selama pandemi, perlu upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 serta penyesuaian di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan Pemerintahan, kesehatan, sosial maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru atau kenormalan baru. Pilkada Serentak Tahun 2020 dijalankan dengan prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) dan Aman Covid-19. Menjelang Pemilu serentak Tahun 2020, semua Negara yang akan menyelenggarakan Pemilu wajib menerapkan protokol standar Covid-19 yakni dengan menggunakan masker, penyediaan sanitasi/ cuci tangan dan physical distancing. Sementara, untuk lokasi berisiko tinggi, penyelenggaraan Pemilihan memakai Alat Pelindung Diri (APD).

Juru bicara Kemendagri Bahtiar juga mengungkapkan pelaksanaan pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 09 Desember 2020, tanpa ada opsi lain. Selanjutnya beliau menyampaikan, berdasarkan Harmonisasi RPKPU tanggal 31 Mei 2020 mengenai tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah sebanyak 15 Tahapan. Saat ini yang telah berlangsung sudah 5 tahapan, Sedangkan 10 Tahapan sisanya akan dimulai Bulan Juni sampai dengan Desember. seluruh tahapan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara, masa kampanye yang telah ditetapkan untuk pasangan calon Kepala Daerah hanya 71 hari.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Bahtiar menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengharapkan kepada Dinas Komunikasi dan informatika dan Biro/ bagian humas selaku wakil Pemerintah yang menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi masif, dalam rangka mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap peraturan pilkada dengan protokol kesehatan.

Sementara itu, setelah menyampaikan arahan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu Kepala Bagian Humas Kemendagri, Dr. Aang Witarsa. Dalam diskusi, ada beberapa hal yang diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota tentang Regulasi atau panduan agar segera diterbitkan sehingga ketika pelaksanaan tugas dilapangan dalam mensosialisasikan Pilkada serentak tidak berbenturan dengan hukum yang ada, dan seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota menyatakan siap mendukung pelaksanaan Pilkada serentak serta mensosialisasikan narasi tunggal pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan mensosialisasikan tahapan pilkada LUBER, JURDIL dan aman dari COVID-19.(dd)

Video Conference Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan LKPD Pasca terbit PP 12 Tahun 2019

Waingapu - Dalam rangka penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan setelah terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdapat perubahan maupun penyesuaian pada LKPD Pemerintah Daerah dan dengan memperhatikan Nota Kesepahaman antar Kota Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kerjasama dalam hal Pertukaran Data, Peraturan Perundang-undangan, Bimtek/Pelatihan, Narasumber dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, maka Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sumba Timur mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Laporang Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pasca terbitnya PP No 12 Tahun 2019 melalui Aplikasi Zoom bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Timur bersama pejabat struktural di bawah pimpinannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ini dilaksanakan pada Senin, 18 Mei 2020 bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama bebepara narasumber melalui aplikasi zoom diantaranya Kepala Kanwail Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati christyana, Direktur Akuntansi dan laporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Wiwin Istanti, Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ferry Taufik Saleh.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwail Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati christyana berharap semakin bertambahnya Pemerintah Daerah yang mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Turut memberikan sambutan, Direktur Akuntansi dan laporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Wiwin Istanti.