• Karnaval Agustus 2015_1
  • Karnaval Agustus 2015_2
  • Karnaval Agustus 2015_3
  • Karnaval Agustus 2015_4
  • Karnaval Agustus 2015_5
  • Karnaval Agustus 2015_6
  • Karnaval Agustus 2015_7
  • Karnaval Agustus 2015_8
  • Karnaval Agustus 2015_9
1 2 3 4
Login Form



Video Conference Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Gubernur dan Walikota bersama Bupati Se-NTT

Waingapu - Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si bersama Anggota FORKOMPIMDA Kabupaten Sumba Timur Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu, Komandan KODIM 1601 dan Kapolres Sumba Timur serta turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur mengikuti Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kabupaten / Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Video Conference dengan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Sekda provinsi NTT sebagai Moderator dan anggota FORKOMPIMDA Provinsi NTT. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Bupati Sumba Timur Selasa, 26 Mei 2020 dalam rangka menjamin pelaksanaan penanganan Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif, efisien dan bertanggung jawab. Selain itu juga rapat ini untuk mengevaluasi secara garis besar upaya-upaya yang telah di lakukan bersama baik dari aspek kesehatan, ekonomi maupun sosial di Kabupaten / Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kapolda Nusa  Tenggara Timur, Irjen Pol. Hamid, pada kesempatan yang pertama dalam arahan singkatnya menjelaskan bahwa kejadian yang terjadi akibat adanya Covid-19 ini memberikan dampak yang besar pada aspek sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat, dimana dari hasil pemantauan dari aparat kepolisian menunjukkan adanya peningkatan kejahatan di jalan. Hal ini disebabkan karena dampak sosial ekonomi yang muncul akibat Covid-19. Angka kejahatan dijalan sedikit meningkat akibat tekanan sosial ekonomi, tatapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini. masyarakat harus bangkit, harus kembali bekerja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam arahannya mengatakan kondisi saat ini membutuhkan analisis secara baik dan mendalam untuk memutuskan langkah-langkah yang diambil untuk kepentingan masyarakat NTT.

Untuk itu, kepada para Bupati se-Nusa Tenggara Timur secara khusus untuk dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif dan konkrit agar kembali normal yaitu agar seluruh kepala daerah lebih fokus pada pemulihan ekonomi dengan menjalankan program-program pemerintah terutama program pemberdayaan yang lebih tepat arah dan sasaran terutama pada program kerja tahun 2021.

Selanjutnya agar segera membuka akses jalan dengan membuka portal yang menutup akses jalan bagi daerah yang masih menutup akses keluar masuk kendaraan dan dengan kebijakan "New Normal" yang beberapa saat lagi akan dilaksanakan yaitu di tanggal 15 juni 2020, maka masing - masing Kepala Daerah agar bersiap - siap untuk melakukan aktivitas kembali normal dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si pada kesempatan ini menyampaikan laporan terkait Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di Kabupaten Sumba Timur. Menurut Data Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sumba Timur hari ini jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau 9 orang, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang tersisa atau masih dipantau 1 orang, jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yang masih dipantau 9 orang dan jumlah kasus Positif COVID-19 adalah 8 orang termasuk dalam OTG dari 9 orang diatas dan sekarang telah dikarantina dan 8 orang tersebut semuanya berasal dari satu kluster yaitu dari STT Grogol Jakarta.

Selanjutnya pada tanggal 15 Juni setelah Surat Edaran yang akan dikeluarkan oleh Gubernur, tentunya telah berkoordinasi dengan pusat gugus tugas nasional penanganan Covid-19 dan dari Dirjen perhubungan laut dan Dirjen Perhubungan udara tentang Pelaku Perjalanan sehingga hal ini dapat dipantau dan dimasukkan dalam isi surat edaran yang nanti akan dikeluarkan oleh Gubernur. Berkaitan dengan Surat Edaran yang akan dikeluarkan oleh Gubernur, agar ada penegasan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi tentang Bagaimana Tanggap IDI Kabupaten dalam menyikapi dan menangani Covid-19 setelah tanggal 15 juni nanti karena resiko berhadapan dengan virus ini.

Ditengah Pandemi Covid-19, Kabupaten Sumba Timur mengalami bencana Banjir Bandang yang terjadi di Kecamatan Pahungan Lodu, Desa Kaliuda, Dusun Benda, yang paling banyak berkibat pada nelayan dan petani. Dari kejadian ini Bupati Sumba Timur berharap Gubernur NTT dalam hal ini Dinas teknis terkait yaitu Dinas perikanan dan Dinas Pertanian Provinsi dapat memberikan bantuan Bibit Rumput laut, Jaring Penangkap ikan dan Benih Padi karena semuanya terbawa air sampai ke laut. Terkait Kondisi dan aktivitas perekonomian, Di Sumba Timur tetap berjalan seperti biasa tetapi dilakukan pembatasan yakni pertokoan maupun pasar tetap dibuka sampai dengan jam 9 malam dengan memperhatikan dan mengedepankan protokol kesehatan baik penjual maupun pembeli tetap tertib dalam menjalankan protokol kesehatan.

Terkait program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bupati Sumba Timur menyampaikan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 telah disalurkan termasuk BLT dana desa juga telah dibagikan sedangkan dari APBD masih menunggu Validasi data dari masing - masing desa sehingga tidak ada data yang tumpang tindih. dan yang terakhir, Bupati Sumba Timur berkata untuk Program rencana penanaman jagung yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur siap untuk melaksakan program tersebut bersama Pemeritah Provinsi NTT.

Di akhir Rapat yang dilakukan melalui Video Conference dan setelah mendengarkan laporan serta usulan para Bupati/Walikota se-Provinsi NTT maka disepakati dan disimpulkan hal hal berikut ini yang dibacakan oleh moderator, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Benediktus Polo Maing;

Pertama, Daerah yang masih melakukan penutupan arus keluar dan masuk bagi orang dan barang atau Perbatasan antar Kabupaten atau antar Desa atau yang ditutup agar segera dibuka kembali guna memperlancar arus barang dan arus logistik. Tidak boleh lagi terjadi aksi pemblokiran di kawasan perbatasan antardua wilayah.

Kedua, kegiatan Proses Belajar Mengajar seluruh jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) tetap dilakukan di rumah. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah baru akan dimulai pada bulan Juli 2020.

Ketiga, Aktivitas Pemerintahan dan masyarakat di Provinsi NTT baru akan dibuka 15 Juni 2020 dengan Memberlakukan situasi normal baru (New Normal) bagi Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Zona Merah, sedangkan bagi Kabupaten yang masih dalam status Zona Hijau sudah bisa memberlakukan New Normal / Normal Baru tanpa harus menunggu tanggal 15 Juni 2020. Dalam Pelaksaan Kondisi New Normal, protokol kesehatan wajib dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari baik dalam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya Sedangkan bagi daerah Zona Hijau, dipersilahkan beraktifitas dengan tetap wajib mengikuti protokol kesehatan tanpa harus menunggu 15 Juni 2020.

Keempat, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus siap menerima kedatangan 5.000an Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang akan masuk mulai minggu ini hingga pertengahan Juni 2020 dengan wajib menyiapkan lokasi atau tempat untuk Karantina selama 14 hari.

 

Video Conference Arahan Kemendagri Solusi Refocusing dan Realokasi Belanja APBD Tahun 2020

Waingapu - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bartolomeus Nggama Landumeha, SH, M.Si, Kepala Badan Litbang Kabupaten Sumba Timur Drs. Dominggus Bandi, M.Si dan Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur, mengikuti Webinar (Seminar Online) yang dibuka oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri DR. Agus Fatoni, M.Si mengenai Solusi Refocusing dan Realokasi Belanja APBD Tahun 2020 untuk Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19, Rabu, 20 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Timur.

Kegiatan ini menindak lanjuti antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Agus Fatoni sebagai Keynote Speaker Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dalam arahannya menjelaskan bahwa di tengah keberagaman kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, pembebanan melalui belanja tidak terduga merupakan langkah strategis dalam aspek fleksibilitas penggunaan anggaran. Dalam hal pos belanja tidak terduga tidak mencukupi pendanaan dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah menggunakandana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan seperti Perjalanan Dinas, Biaya Rapat, dan biaya yang tidak prioritas lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Webinar ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan solusi kebijakan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam mengambil langkah-langkah melandaikan kurva COVID-19. Untuk itu, diperlukan dukungan data yang akurat terkait total dana refocussing dan realokasi APBD secara nasional  terhadap penambahan anggaran untuk kegiatan pada bidang - bidang seperti kesehatan, penanganan bencana, penanganan dampak ekonomi dan jaringan pengaman sosial serta Evaluasi proses penyaluran jaring pengaman sosial melalui sinkronisasi data antar kementerian dan kementerian dengan Pemda, Dengan tetap Pemda bertanggung jawab terhadap penggunaan dana.

 

Video Conference Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah

Waingapu - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Domu Warandoy, SH, M.Si mengikuti rapat melalui Video Conference (Vicon) tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no. 2 Tahun 2020 tentang menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada saat tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan agenda Pembentukan Satuan Tugas Monitoring Tim Ketahanan Pangan Daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam mengikuti Vicon dengan Kemendagri, Kamis (15/5/2020) siang tadi, didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Timur, Oktavianus Mbaku Muku, SP. M.Si

Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Mendagri tentang menjaga ketahanan pangan nasional, pada saat tanggap darurat Covid 19 mulai dari pusat sampai daerah dibentuklah satuan tugas untuk memastikan dan memonitor ketahanan pangan daerah. Pembentukan satuan tugas ini memonitor terkait ketersediaan kebutuhan kelancaran distribusi dan fluktuasi. Oleh karena itu, diminta kepada Pemerintah Provinsi sampai kepada Pemerintah kabupaten/kota, untuk membentuk satuan tugas ketahanan pangan.

Satuan tugas ini diketuai Sekretaris Daerah yang beranggotakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas perdagangan, Bappeda, Dinas perhubungan, TNI/Polri serta Buloq. Dan Satuan tugas ini bertanggungjawab kepada Bupati sekaligus melaporkan setiap hari ketersediaan kebutuhan fluktuasi harga.

Satgas ini, akan mengisi laporan harian tentang 11 Bahan Pangan Pokok (Bapok) di Kabupaten Sumba Timur, seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng. Kesemuanya itu, akan dilaporkan Pemerintah daerah kepada Pemerintah provinsi sampai ke Pemerintah pusat.