RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SUMBA TIMUR



A. Visi dan Misi

A.1 Visi


Visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2011-2015 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2010-2015 yang telah dirumuskan sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, RELIGIUS DAN TERDEPAN (SMART)”.

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sumba Timur yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Keinginan yang ingin dicapai tidak semata-mata menjadi keinginan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tetapi keinginan tersebut dipandang memilki kesamaan nilai yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat Sumba Timur (desirable) sehingga visi tersebut dapat diyakini sebagai visi bersama (share vision). Adapun pokok-pokok pikiran visi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sejahtera : merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mandiri : tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang mampu melihat, berpikir, bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada secara bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

Adil : artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan.

Religius : artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadapi pengaruh negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan spritual.

Terdepan : artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Berdaya Saing.

Arah pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang bermuara pada pokok-pokok pikiran di atas, sekaligus memiliki keterkaitan yang erat dengan visi pembangunan Nasional maupun regional Provinsi Nusa Tenggara Timur baik yang terangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah serta dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumba Timur. Pokok-pokok pikiran yang sama tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN, RPJPD Prop. NTT, RPJMD Prop.NTT
RPJPD Kab. Sumba Timur dan RPJMD Kab. Sumba Timur

TINGKAT

VISI DOKUMEN

JANGKA PANJANG

JANGKA MENENGAH

NASIONAL

RPJPN 2005 - 2025

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

RPJMN 2010 - 2014

Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan

PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

RPJPD 2005 - 2025

Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RPJMD 2009 - 2013

Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera,

Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KABUPATEN

SUMBA TIMUR

RPJPD 2005 - 2025

Masyarakat Sumba Timur yang Mandiri, Maju, Demokratis dan Berdaya saing berbasis kebersamaan yang kreatif dan konstruktif

RPJMD 2011 - 2015

Terwujudnya Masyarakat Sumba Timur yang Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan (SMART)

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya cita-cita yang sinergis antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju dan terdepan melalui upaya yang sungguh-sungguh dari dalam diri sendiri dengan sikap mental yang religius khususnya dari aspek pemerintahan melalui semboyannnya Good Governance. Tabel tersebut sekaligus menunjukkan hirarki penyusunan dokumen perencanaan yang mempunyai hubungan secara vertikal maupun horizontal baik terhadap substansi isi dari visi maupun pesan moral yang mengikat di dalamnya.

A.2. Misi

Berbagai hal telah dilaksanakan, baik yang telah dicapai maupun yang belum dicapai pada penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada periode tahun 2005 – 2009, tentu akan menjadi dasar pijakan untuk pembangunan selanjutnya, upaya peningkatan terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik pada periode tahun 2011 – 2015.

Pemerintah kabupaten Sumba Timur bersama seluruh komponen masyarakat harus memiliki tekad dan semangat juang untuk terus berkarya dalam rangka meningkatkan, serta memperbaiki pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah rumah tangga sasaran (miskin) melalui program pembangunan yang bersinergi serta lintas sektor , lintas pelaku dan lintas sumber dana.

Dalam menjalankan misinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional dan nasional serta pengaruh globalisasi. Perubahan iklim dan ancaman degradasi lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, peran swasta yang terbatas dalam pembangunan daerah serta rendahnya pemahaman akan hukum dan HAM di samping itu rendahnya ruang fiskal daerah akan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah ke depan. Di samping itu pengaruh perkembangan ekonomi regional dan nasional akan menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaya masyarakat Sumba Timur agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilai-nilai sosial keagamaan, penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.

Mandiri : Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Adil : Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak sehingga masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.

Relegius : Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam masyarakat Sumba Timur.

Terdepan : Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing.

Penjabaran visi dan misi ke dalam agenda pembangunan daerah dan program prioritas yang didasarkan atas pilihan-pilihan rasional dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta secara teknis operasional dapat menjawab berbagai isu dan masalah strategis yang dihadapi Kabupaten Sumba Timur dalam kurun waktu lima tahun perencanaan, merupakan kunci agar visi dan misi Kepala Daerah tidak berhenti pada tataran politis yang utopis dan abstrak.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

B.1. Strategi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Di samping sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

B.1. Strategi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Di samping sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5 ayat 2 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Sumba Timur periode tahun 2010 – 2015 yang bertekad mewujudkan Masyarakat Sumba Timur yang Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius dan Terdepan (SMART). Keinginan dan tekad tersebut harus didukung oleh strategi dan arah kebijakan yang tepat.

Adapun strategi pembangunan daerah yang dikaji menurut analisis SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan memanfaatkan regulasi yang ada dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan

2. Optimalisasi lembaga pendidikan dan kesehatan serta pelatihan yang ada dengan memanfaatkan IPTEK dalam rangka meningkatkan daya saing daerah

3. Optimalisasi lahan, sarana dan prasarana produksi pertanian, pertambangan, perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan social

4. Optimalisasi angkatan kerja dan budaya gotong royong dan solidoritas masyarakat dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan

5. Optimalisasi akses informasi dan komunikasi dalam rangka promosi pembangunan khususnya prospek kepariwisataan melalui upaya kemitraan dan dunia usaha.

6. Optimalisasi lembaga pelatihan kerja dan pengembangan sekolah kejuruan dalam peningkatan SDM dalam menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja

7. Pemenuhan tenaga kesehatan melalui peningkatan lembaga pendidikan kesehatan.

8. Peningkatan kapasitas pembangunan desa melalui kerjasama kemitraan.

9. Konsistensi penerapan hukum dan HAM

10. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta upaya pelayanan kesehatan yang optimal dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK

11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

12. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan perluasan lapangan kerja

13. Peningkatan sumberdaya keuangan melalui kerjasama kemitraan

14. Peningkatan kapasitas layanan sosial ekonomi dengan memanfaatkan IPTEK spesifik lokasi

15. Peningkatan manajemen system informasi pembangunan dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang ada serta kerjasama kemitraan

16. Peningkatan pengolahan hasil pertanian untuk menjawab permintaan pasar

17. Meminimalisasi pengaruh globalisasi dan regulasi yang cepat berubah melalui upaya peningkatan komunikasi dan informasi.

18. Meminimalisasi gangguan hama penyakit terhadap komoditi unggulan dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi.

19. Konsolidasi secara regional dan nasional dalam upaya penanganan masalah daerah, bencana, masalah lintas batas kabupaten dan antar pulau karena keterbukaan transportasi dan mobilisasi pendududuk

20. Optimalisasi rapat-rapat koordinasi kelembagaan eksekutif dan legislative serta lintas sektor.

21. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bencana

22. Optimalisasi lembaga adat dan ruang adat dalam pengelolaan lingkungan hidup

23. Optimalisasi penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

24 Peningkatan penyelenggaraan PAUD

 

B.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah di bawah ini bertujuan untuk menjawab sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi program prioritas pembangunan daerah sekaligus untuk mendukung prioritas pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh dengan penekanan pada program pembangunan daerah yang didukung oleh sektor-sektor lainnya baik yang memiliki kaitan arah hulu dan hilir maupun sebagai sektor pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.

Untuk itu program pembangunan daerah dikelompokkan dalam empat program utama yaitu :

1. Program Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan sasaran utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB peningkatan pendapatan per kapita, penurunan Indeks Ketimpangan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pengembangan kawasan strategik dan cepat tumbuh dan peningkatan pengembangan program transmigrasi. Disamping itu program ini juga bertujuan untuk penguatan kelembagaan usaha ekonomi produktif dengan sasaran utama meningkatnya kapasitas lembaga koperasi, lembaga swakelola masyarakat, wira usaha, lembaga keuangan dan upaya peningkatan investasi. Program ini juga bertujuan untuk pengembangan agribisnis dengan sasaran utama pengembangan wirausaha, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan usaha pertanian.

2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat dengan sasaran utama peningkatan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni dan kasar dan angka pendidikan yang ditamatkan. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran utama meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, bayi dan menurunnya prevelensi balita gizi buruk, perluasan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu program ini juga bertujuan untuk peningkatan pengembangan seni budaya dan olahraga serta penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan sasaran utama pengembangan lembaga kemasyarakatan termasuk posyandu. Tujuan lain dari program ini adalah meningkatkan partisipasi angkatan kerja, penanggulangan bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi politik dan hukum dalam pembangunan.

4. Program Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan sasaran utama peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan KB, berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan, meningkatnya pengembangan sistem kependudukan dan menurunnya angka kriminalitas. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan sasaran utama tersusunnya semua dokumen perencanaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam skala jangka menengah dan tahunan. Tujuan lainnya adalah peningkatan fasilitas wilayah/infrastruktur dengan sasaran utama meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan, air bersih dan akses perhubungan. Di samping itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan.