Waingapu Dalam Angka 2013

WAINGAPU DALAM ANGKA 2013

"Waingapu Dalam Angka 2013 “ ini merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Kota Waingapu dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur. Publikasi ini berisi himpunan data statistik dari berbagai bidang yang dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang keadaan Kecamatan Kota Waingapu baik mengenai geografi, iklim dan sosial ekonomi penduduk secara menyeluruh.

 

Selengkapnya...

 

Sejarah

SEJARAH  SUMBA TIMUR

Pada Zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan satu kesatuan wilayah administratif, yang waktu itu disebut Keresidenan Timor. Konstelasi Pemerintahan yang dianut Pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan landasan politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penjajah ialah tetap mengakui kedaulatan Swapraja dibawah pimpinan Raja-raja, yang seluruhnya berjumlah 48 Swapraja. Hal tersebut diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan Korte Verklaring. Dengan demikian hubungan antara raja-raja dengan Pemerintahan Hindia Belanda seolah-olah berada dalam kedudukan yang sama. Namun dalam kenyataannya, politik ini jelas hanya menguntungkan Pemerintah Kolonial. Pemerintahan di Keresidenan Timor pada Zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang Pangreh Praja Belanda yang bergelar Residen dan dibantu oleh Asisten Residen. Dalam perkembangan selanjutnya keresidenan Timor dibagi dalam Afdeling-Afdeling Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan masing-masing Afdeling dikepalai oleh seorang Asisten Residen. Dibawah Afdeling terdapat Onder Afdeling yang meliputi beberapa Swapraja yang dikepalai oleh seorang Controuler dengan dibantu oleh beberapa Bestuur Asisten Bangsa Indonesia.

  1. Konstelasi tersebut berlaku terus sampai dengan masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang. Masa Pemerintahan pendudukan Jepang tidak berlangsung lama, kurang lebih 3 tahun, Kepulauan Indonesia Bagian Timur dipegang oleh Angkatan Laut Jepang (KAIGUN) yang berpusat di Makasar, yang menjalankan roda Pemerintahan Sipil ialah seorang yang bergelar Minsaifu, bekas Afdeling diubah menjadi Ken, Ken dibagi dalam Bunken adalah Swapraja.
  2. Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada Sekutu tanggal 14 agustus 1945, Pemerintah Hindia Belanda turut membonceng masuk ke Indonesia yang dikenal dengan Pemerintahan NICA. Belanda kembali menguasai bekas Keresidenan Timor dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia. Pada Tahun 1950 terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dimana Swapraja-Swapraja yang ada dikonsolidir dengan membentuk federasi Raja-Raja.
  3. Dengan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 buatan Hindia Belanda, Federasi Swapraja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri sehingga masing-masing Swapraja yang ada di Daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya merupakan bagian dari daerah itu; namun dipihak lain berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, sehingga terjadi Dualisme pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
  4. Berdasarkan Undang-Undang ini, DPRD yang ada berjalan terus dengan ketentuan bahwa tugas legislatif sepenuhnya dipegang oleh Dewan Pemerintah Harian, sedangkan Dewan Raja-Raja dihapus karena tidak sesuai dengan aspirasi politik saat itu dimana bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan.
  5. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dibentuk Provinsi Administrasi Sunda Kecil yang meliputi 6 (enam) Daerah termasuk Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya yang dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1954 (Lembaran negara Tahun 1954 Nomor 66) Nama Sunda Kecil diganti dengan Nusa Tenggara.
  6. Guna mencegah kesimpangsiuran tafsiran dan pengertian mengenai Daerah Otonom, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pada Tahun 1958 dileluarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115) yang membentuk 3 (tiga) Daerah Tingkat I dalam Wilayah Provinsi Administratif Nusa Tenggara termasuk Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang meliputi Daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya. Pada waktu yang sama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dibentuklah 12 (dua belas) Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur termasuk Daerah Tingkat II Sumba Timur, dengan demikian secara De Yure, Roda Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur sudah ada pada waktu itu, sedangkan secara De Facto baru berlaku sejak tanggal 20 Desember 1958 yaitu sesudah dibubarkannya bekas daerah Flores, Sumba, Timor dan Kepulauannya sekaligus pada tanggal tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur : W. J. Lalamentik meresmikan 5 (lima) Kabupaten di Timor termasuk Alor, 2 (dua) Kabupaten di Sumba dan 5 (lima) Kabupaten lainnya di Flores.
  7. Mulai saat pembentukan tanggal 20 Desember 1958, bekas Kepala Daerah dari Daerah bentuk lama ditugaskan sebagai Pembantu Kepala Daerah dalam wadah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan segala urusan Rumah tangga daerah Swapraja yang tidak termasuk urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan Tingkat II yang bersangkutan. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18/Des.15/2/23, Tanggal 15 Desember 1960, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961 Anggaran Belanja Swapraja-Swapraja dibuat dan dimasukkan dalam Anggaran Belanja Daerah-Daerah Tingkat II yang meliputinya.
  8. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor Pem. 66/1/35, Tanggal 5 Juni 1962 dibentuk 64 Kecamatan di Provinsi NTT termasuk 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, suatu indikasi kearah penghapusan Swapraja secara bertahap. Dengan demikian secara De Facto, 45 Swapraja yang ada di Provinsi NTT saat itu sudah dihapus, namun secara De Yure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dimana 7 (tujuh) diantaranya ada di Kabupaten Sumba Timur yakni Swapraja : Kanatang-Kapunduk; Lewa-Kambera; Tabundung; Melolo; Rindi; Mangili; Waijilu dan Swapraja Masu-Karera. Dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumba Timur Nomor 26/DD/1/11, Tanggal 27 Juli 1962 dibentuk 99 Desa Gaya Baru di Kabupaten Sumba Timur dari penyatuan 310 buah kampung yang ada pada waktu itu. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 11 tahun 1970 dibentuk Koordinator Pemerintahan Kota Waingapu, Perwakilan Kecamatan Pandawai-Haharu dan Perwakilan Kecamatan Paberiwai-Ngadu Ngala yang dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Nomenklatur Perwakilan Kecamatan dirubah menjadi Kecamatan Pembantu.
  9. Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, pada Tahun 1981 dibentuk 5 (lima) Kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 4 (empat) Kelurahan di Kopeta Waingapu dan 1 (satu) Kelurahan di Kecamatan Lewa dan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Kelurahan-Kelurahan persiapan di Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, telah disahkan pembentukan Kelurahan dimana antara lainnya 5 (lima) Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur, yakni Kelurahan : Lambanapu, Mauliru, Kawangu, Kaliuda dan Kelurahan Lumbukori.
  10. Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 385 Tahun 1998 tentang pengukuhan 316 desa/kelurahan persiapan dan eks unit pemukiman transmigrasi menjadi desa/kelurahan definitif di Provinsi Dati I NTT, dibentuk lagi 5 (lima) kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Haharu serta di Kecamatan Tabundung dan Kecamatan Paberiwai masing-masing 1 (satu) Kelurahan.

Memasuki Otonomi Daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan lagi penataan kewenangan dan kelembagaan antara lain pembentukan 7 (tujuh) kecamatan baru yang merupakan peningkatan status kecamatan pembantu dan pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada, masing-masing dengan Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2000 (Kecamatan Karera, Kahaungu Eti, Wulla Waijilu), Nomor 18 Tahun 2000 (Kecamatan Pinu Pahar), Nomor 26 Tahun 2000 (Kecamatan Rindi), Nomor 27 Tahun 2000 (Kecamatan Matawai La Pawu) dan Nomor 28 Tahun 2000 (Kecamatan Nggaha Ori Angu). Sejalan dengan itu pula dengan Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor 131/146.1/19/1/KTB/2001 dikukuhkan 16 desa hasil pemekaran menjadi desa definitif. Kemudian melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di beberapa kelurahan maka melalui Perda Nomor 13 tahun 2002, sebanyak 5 (lima) kelurahan yakni Kelurahan Kaliuda, Billa, Kuta, Rambangaru dan Kananggar dirubah statusnya menjadi desa Dengan penetapan tersebut maka wilayah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 15 kecamatan, 123 desa dan 16 kelurahan. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pemekaran kecamatan/kelurahan/desa menjadi 22 kecamatan, 16 kelurahan dan 140 desa, dengan Pimpinan Daerah sejak awal terbentuknya Kabupaten Sumba Timur.

 

Arti Logo

ARTI LAMBANG DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR


Lambang Daerah Kabupaten Sumba Timur berbentuk perisai bersisi lima yang mengandung arti sebagai berikut:
1.    Perisai berwarna merah putih melambangkan pandangan hidup dan perilaku yang luhur masyarakat Sumba Timur sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.
2.    Taming berbentuk bola bumi berwarna biru terletak di tengah perisai, melambangkan ketahanan daerah dan masyarakat Sumba Timur.
3.    Tombak yang terletak miring membagi dua perisai adalah kelengkapan taming, yang melambangkan perjuangan rakyat Sumba Timur dalam mencapai cita-cita.
4.    Bintang yang letaknya lebih tinggi dari menara rumah, melambangkan keyakinan dan pengakuan terhadap keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
5.    Rumah adat yang ditopang tiang penyangga terletak ditengah-tengah perisai, melambangkan persatuan dan kesatuan yang utuh.
6.    Kuda jantan dalam posisi lari terletak ditengah-tengah perisai, melambangkan kekuatan dan keperkasaan masyarakat dalam mencapai cita-cita.
7.    Tiga belas butir padi, dua belas kelopak kapas dan angka 1958 terletak sejajar dengan lingkaran taming, melambangkan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya daerah.
8.    Kata-kata Matawai Amahu Pada Njara Hamu yang terletak sejajar dengan lingkaran bawah bagian taming, melambangkan potensi dan sumber kemakmuran Sumba Timur.
9.    Kata-kata Sumba Timur yang terletak pada bagian atas perisai adalah sebutan nama Daerah.

 

Visi dan Misi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN SUMBA TIMUR



A. Visi dan Misi

A.1 Visi


Visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2011-2015 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2010-2015 yang telah dirumuskan sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, RELIGIUS DAN TERDEPAN (SMART)”.

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sumba Timur yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Keinginan yang ingin dicapai tidak semata-mata menjadi keinginan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tetapi keinginan tersebut dipandang memilki kesamaan nilai yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat Sumba Timur (desirable) sehingga visi tersebut dapat diyakini sebagai visi bersama (share vision). Adapun pokok-pokok pikiran visi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sejahtera : merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mandiri : tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang mampu melihat, berpikir, bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada secara bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

Adil : artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan.

Religius : artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadapi pengaruh negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan spritual.

Terdepan : artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Berdaya Saing.

Arah pembangunan Kabupaten Sumba Timur yang bermuara pada pokok-pokok pikiran di atas, sekaligus memiliki keterkaitan yang erat dengan visi pembangunan Nasional maupun regional Provinsi Nusa Tenggara Timur baik yang terangkum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah serta dokumen rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumba Timur. Pokok-pokok pikiran yang sama tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN, RPJPD Prop. NTT, RPJMD Prop.NTT
RPJPD Kab. Sumba Timur dan RPJMD Kab. Sumba Timur

TINGKAT

VISI DOKUMEN

JANGKA PANJANG

JANGKA MENENGAH

NASIONAL

RPJPN 2005 - 2025

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur

RPJMN 2010 - 2014

Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan

PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

RPJPD 2005 - 2025

Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil, dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RPJMD 2009 - 2013

Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera,

Adil dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KABUPATEN

SUMBA TIMUR

RPJPD 2005 - 2025

Masyarakat Sumba Timur yang Mandiri, Maju, Demokratis dan Berdaya saing berbasis kebersamaan yang kreatif dan konstruktif

RPJMD 2011 - 2015

Terwujudnya Masyarakat Sumba Timur yang Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius, dan Terdepan (SMART)

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya cita-cita yang sinergis antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju dan terdepan melalui upaya yang sungguh-sungguh dari dalam diri sendiri dengan sikap mental yang religius khususnya dari aspek pemerintahan melalui semboyannnya Good Governance. Tabel tersebut sekaligus menunjukkan hirarki penyusunan dokumen perencanaan yang mempunyai hubungan secara vertikal maupun horizontal baik terhadap substansi isi dari visi maupun pesan moral yang mengikat di dalamnya.

A.2. Misi

Berbagai hal telah dilaksanakan, baik yang telah dicapai maupun yang belum dicapai pada penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada periode tahun 2005 – 2009, tentu akan menjadi dasar pijakan untuk pembangunan selanjutnya, upaya peningkatan terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik pada periode tahun 2011 – 2015.

Pemerintah kabupaten Sumba Timur bersama seluruh komponen masyarakat harus memiliki tekad dan semangat juang untuk terus berkarya dalam rangka meningkatkan, serta memperbaiki pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah rumah tangga sasaran (miskin) melalui program pembangunan yang bersinergi serta lintas sektor , lintas pelaku dan lintas sumber dana.

Dalam menjalankan misinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional dan nasional serta pengaruh globalisasi. Perubahan iklim dan ancaman degradasi lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, peran swasta yang terbatas dalam pembangunan daerah serta rendahnya pemahaman akan hukum dan HAM di samping itu rendahnya ruang fiskal daerah akan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah ke depan. Di samping itu pengaruh perkembangan ekonomi regional dan nasional akan menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaya masyarakat Sumba Timur agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilai-nilai sosial keagamaan, penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.

Mandiri : Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Adil : Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak sehingga masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.

Relegius : Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam masyarakat Sumba Timur.

Terdepan : Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing.

Penjabaran visi dan misi ke dalam agenda pembangunan daerah dan program prioritas yang didasarkan atas pilihan-pilihan rasional dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta secara teknis operasional dapat menjawab berbagai isu dan masalah strategis yang dihadapi Kabupaten Sumba Timur dalam kurun waktu lima tahun perencanaan, merupakan kunci agar visi dan misi Kepala Daerah tidak berhenti pada tataran politis yang utopis dan abstrak.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

B.1. Strategi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Di samping sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

B.1. Strategi Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Di samping sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5 ayat 2 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Sumba Timur periode tahun 2010 – 2015 yang bertekad mewujudkan Masyarakat Sumba Timur yang Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius dan Terdepan (SMART). Keinginan dan tekad tersebut harus didukung oleh strategi dan arah kebijakan yang tepat.

Adapun strategi pembangunan daerah yang dikaji menurut analisis SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan memanfaatkan regulasi yang ada dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan

2. Optimalisasi lembaga pendidikan dan kesehatan serta pelatihan yang ada dengan memanfaatkan IPTEK dalam rangka meningkatkan daya saing daerah

3. Optimalisasi lahan, sarana dan prasarana produksi pertanian, pertambangan, perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan social

4. Optimalisasi angkatan kerja dan budaya gotong royong dan solidoritas masyarakat dalam rangka peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan

5. Optimalisasi akses informasi dan komunikasi dalam rangka promosi pembangunan khususnya prospek kepariwisataan melalui upaya kemitraan dan dunia usaha.

6. Optimalisasi lembaga pelatihan kerja dan pengembangan sekolah kejuruan dalam peningkatan SDM dalam menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja

7. Pemenuhan tenaga kesehatan melalui peningkatan lembaga pendidikan kesehatan.

8. Peningkatan kapasitas pembangunan desa melalui kerjasama kemitraan.

9. Konsistensi penerapan hukum dan HAM

10. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta upaya pelayanan kesehatan yang optimal dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK

11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

12. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan perluasan lapangan kerja

13. Peningkatan sumberdaya keuangan melalui kerjasama kemitraan

14. Peningkatan kapasitas layanan sosial ekonomi dengan memanfaatkan IPTEK spesifik lokasi

15. Peningkatan manajemen system informasi pembangunan dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang ada serta kerjasama kemitraan

16. Peningkatan pengolahan hasil pertanian untuk menjawab permintaan pasar

17. Meminimalisasi pengaruh globalisasi dan regulasi yang cepat berubah melalui upaya peningkatan komunikasi dan informasi.

18. Meminimalisasi gangguan hama penyakit terhadap komoditi unggulan dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi.

19. Konsolidasi secara regional dan nasional dalam upaya penanganan masalah daerah, bencana, masalah lintas batas kabupaten dan antar pulau karena keterbukaan transportasi dan mobilisasi pendududuk

20. Optimalisasi rapat-rapat koordinasi kelembagaan eksekutif dan legislative serta lintas sektor.

21. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bencana

22. Optimalisasi lembaga adat dan ruang adat dalam pengelolaan lingkungan hidup

23. Optimalisasi penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

24 Peningkatan penyelenggaraan PAUD

 

B.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah di bawah ini bertujuan untuk menjawab sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi program prioritas pembangunan daerah sekaligus untuk mendukung prioritas pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh dengan penekanan pada program pembangunan daerah yang didukung oleh sektor-sektor lainnya baik yang memiliki kaitan arah hulu dan hilir maupun sebagai sektor pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.

Untuk itu program pembangunan daerah dikelompokkan dalam empat program utama yaitu :

1. Program Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan sasaran utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB peningkatan pendapatan per kapita, penurunan Indeks Ketimpangan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pengembangan kawasan strategik dan cepat tumbuh dan peningkatan pengembangan program transmigrasi. Disamping itu program ini juga bertujuan untuk penguatan kelembagaan usaha ekonomi produktif dengan sasaran utama meningkatnya kapasitas lembaga koperasi, lembaga swakelola masyarakat, wira usaha, lembaga keuangan dan upaya peningkatan investasi. Program ini juga bertujuan untuk pengembangan agribisnis dengan sasaran utama pengembangan wirausaha, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan usaha pertanian.

2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat dengan sasaran utama peningkatan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni dan kasar dan angka pendidikan yang ditamatkan. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran utama meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, bayi dan menurunnya prevelensi balita gizi buruk, perluasan pelayanan kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu program ini juga bertujuan untuk peningkatan pengembangan seni budaya dan olahraga serta penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan sasaran utama pengembangan lembaga kemasyarakatan termasuk posyandu. Tujuan lain dari program ini adalah meningkatkan partisipasi angkatan kerja, penanggulangan bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi politik dan hukum dalam pembangunan.

4. Program Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dengan sasaran utama peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan KB, berkurangnya pelanggaran norma ketenagakerjaan, meningkatnya pengembangan sistem kependudukan dan menurunnya angka kriminalitas. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan sasaran utama tersusunnya semua dokumen perencanaan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam skala jangka menengah dan tahunan. Tujuan lainnya adalah peningkatan fasilitas wilayah/infrastruktur dengan sasaran utama meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan, air bersih dan akses perhubungan. Di samping itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan.

 

Kebijakan

PEMBANGUNAN JANGKA  MENENGAH KAB. SUMBA TIMUR 2011-2015

Arah pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumba Timur  telah ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RPJM Kabupaten Sumba Timur  Tahun 2011-2015 Visi dan misi pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 sebagai berikut :” TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, RELIGIUS DAN TERDEPAN (SMART)”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan daerah tahun 2011-215:

Adapun pokok-pokok pikiran visi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sejahtera merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang mampu melihat, berpikir, bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada secara bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya. Adil artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan. Religius artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan  untuk menghadapi pengaruh negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan spritual. Terdepan artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Berdaya saing.   

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

  1. Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaya masyarakat Sumba Timur  agar lebih sejahtera dengan mengedepankan  nilai-nilai sosial keagamaan, penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.
  2. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya.
  3. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak sehingga masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.
  4. Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam masyarakat Sumba Timur.
  5. Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing.      
 

Kondisi Geografi

Aspek Geografi


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, maka Kabupaten Sumba Timur merupakan bagian integral dari Nusa Tenggara Timur yang lokasinya terletak di bagian Selatan dan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang berada di Pulau Sumba.


Kabupaten Sumba Timur memiliki 96 buah pulau, baik yang berpenghuni maupun yang belum berpenghuni, tiga buah diantaranya berada di bagian Selatan yaitu Pulau Salura, Pulau Kotak dan Pulau Manggudu dan satu buah pulau di bagian Timur yaitu Pulau Nuha. 16 buah pulau yang tidak berpenghuni diantara 96 buah pulau tersebut, telah diberi nama pada tahun 2011.

Kabupaten Sumba Timur terletak diantara 119°45 – 120°52 Bujur Timur dan 9°16–10°20 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia

Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah seluas 7000,5 Km2 sedangkan wilayah laut seluas 8.373,53 Km2 dengan panjang garis pantai 433,6 Km. Secara administratif terdiri dari 22 buah Kecamatan dan 156 buahDesa/Kelurahan. Data Sumba Timur Dalam Angka tahun 2012 menunjukkan penduduk Sumba Timur berjumlah 234.642jiwa yang terdiri dari laki-laki 120.779 jiwa dan perempuan 113.863 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 33 jiwa/Km2.

 

Topografi

Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur 700.050 hektar dengan kondisi topografi /tingkat kemiringan Kabupaten Sumba Timur dapat digambarkan sebagai berikut :
-    Kemiringan 0 – 8 persen seluas  307.700 ha
-    Kemiringan 8 – 15 persen seluas 130.648 ha
-    Kemiringan 15 – 25 persen seluas 124.009 ha
-    Kemiringan 25 – 45 persen seluas 105.013 ha
-    Kemiringan > 45 persen seluas 32.681 ha

b.Luas Penggunaan  Lahan

Jumlah  Penggunaan Lahan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 terdiri atas Jumlah Lahan Hutan, Jumlah Lahan Persawahan, Jumlah Lahan Kering, Luas Penggunalan Lahan bukan sawah,  dan lain-lain. Jumlah Luas lahan hutan  terbagi atas Hutan Lindung sebesar 67245 Ha, Hutan Produksi Tetap sebesar 76534,30, Hutan Produksi Terbatas sebesar 23000 Ha. Untuk lebih jelas tentang Luas Penggunaan Lahan dapat di lihat pada Tabel 3.2 :

Tabel Luas Penggunaan Lahan Tahun 2008- 2012
Di Kabupaten Sumba Timur

c. Klimatologi

Iklim di wilayah Kabupaten Sumba Timur secara keseluruhan dicirikan dengan iklim kering. Berdasarkan karakteristik curah hujan tahunan, Kabupaten Sumba Timur dapat dikelompokkan ke dalam tiga zona, yaitu Zona Utara dengan curah hujan tahunan rata – rata berkisar antara 500 – 1000 mm, Zona Tengah dengan curah hujan tahunan   rata – rata berkisar 1000 – 1500 mm, dan Zona Selatan merupakan daerah yang paling banyak mendapatkan curah hujan dalam setahun yaitu rata – rata 1500 – 2000 mm. Bulan April – Nopember merupakan periode bulan kering.
Suhu udara rata-rata di Kota Waingapu, Ibukota Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2011 tercatat terendah  19,30C dan tertinggi sebesar 31,70C. Kelembaban Udara terendah sebesar 77% dan Kelembaban tertinggi sebesar 87 %. Sedangkan curah hujan terendah tahun 2011 sebesar 0,3 mm/th dan curah hujan tertinggi sebesar 316,0 mm/th. Kecepatan Angin terendah sebesar 6 Knot dan tertinggi sebesar 15 Knot. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel
Keadaan Iklim Tahun 2008 – 2012
Tahun 2008 – 2011 Tahun 2008 – 2012

Sumber : Sumba Timur dalam Angka (diolah)

 

Iklim

Melihat Iklim dan curah hujan yang terjadi, pada umumnya Kabupaten Sumba Timur beriklim semi arid dengan tiga rejim curah hujan yaitu :

  • Kawasan utara rata-rata curah hujan 800 - 1.000 mm per tahun
  • Kawasan tengah bagian timur dan selatan rata-rata curah hujan 1.000 – 1.500 mm per tahun
  • Kawasan tengah bagian barat rata-rata curah hujan 1.500 – 2.000 mm per tahun.


Dengan tiga rejim tersebut di atas, maka tingkat curah hujan rata-rata per tahun berlangsung 3 – 4 bulan dengan suhu rata-rata minimum 28,8° C dan maksimum 31,4° C. Dalam lima tahun terakhir suhu minimum 17° C dan maksimum 36,1° C terjadi pada tahun 2001. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 1.314 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 136 hari yang tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2001, sedangkan kekeringan terjadi pada tahun 2004 dimana hari hujan sebanyak 79 hari dengan curah hujan 522 mm dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dan menurun pada bulan Maret, puncak kekeringan terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada tahun 2006 tercatat jumlah hari hujan sepanjang tahun adalah sebanyak 55 hari dengan curah hujan tertinggi terjadi dalam bulan Maret (551 mm).

 
Gallery Foto
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_7Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_8Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_9Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_5Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_6Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_2Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_3Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_4Baru
  • Hut RI ke 70 Sumba Timur_1Baru
1 2 3 4