Perbankan Daerah
Lembaga jasa keuangan perbankan yang beroperasi di Kabupaten Sumba Timur sampai dengan saat ini dilayani oleh bank pemerintah yaitu Bank BRI Cabang Waingapu yang memiliki unit pelayanan sebanyak lima buah yaitu tiga buah di Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan kambera, dan masing-masing satu unit di Kacamatan Umalulu dan Kecamatan Lewa sedangkan Kecamatan Pahunga Lodu masih berstatus Pos Pelayan Desa.  Sedang Bank BNI 46 adalah berupa Cabang Pembantu Plus yang berkedudukan di Kota Waingapu dan Bank NTT memiliki unit pelayanan di Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Lewa. Di samping ketiga bank pemerintah tersebut di atas terdapat juga Bank Perkreditan Rakyat sebanyak satu buah dan berkedudukan di Kota Waingapu . Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel

Tabel Lembaga Keuangan di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2011

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun yang bersangkutan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam penghitungan ini menggunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data statistik Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2011 menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu 3 tahun ( 2007- 2010) terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor-sektor PDRB itu sendiri. Data tahun 2007 menunjukan bahwa Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 14,61 % dari   Rp 872.129.590.000 pada tahun 2006 menjadi Rp.999.547.480.000 tahun 2007. Demikian pula halnya dengan tahun 2008 yang mengalami peningkatan sebesar 17,22 % menjadi Rp.1.171.699.300.000, tahun 2009 meningkat sebesar 11,39 % atau menjadi Rp.1.202.996.703.000 dan pada tahun 2010 PDRB ADHB Sumba Timur mencapai Rp 1.482.105.190.000 atau meningkat sebesar 13,56 persen.
Peningkatan Prododuk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku dalam kurun waktu 2007 – 2010 pada dasarnya didorong oleh peran sektor sektor pembangunan yang secara siginifikan berkontribusi terhadap laju pertumbuhan PDRB ADHB. Sektor sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB ADHB antara lain sektor pertanian 35,85 persen, perdagangan 21,31 persen, sektor Jasa 21,68 persen, dan sektor Bangunan/konstruksi sebesar 9,32 persen. Sedangkan sektor yang kontribusinya paling kecil terhadap PDRB ADHB Sumba Timur adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang hanya mencapai 0,28 persen. Data kontribusi sektor terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada table sebagai berikut  :

Tabel PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2010

Perkembangan makro ekonomi Daerah dalam kurun waktu 2007-2010 berdasarkan data statistik 2011 juga tergambar pada ternd perkembangan Produk Domestik Regional Brotu Atas Dasar harga Konstan, termasuk peran sektor-sektor yang secara langsung berkontribusi terhadap PDRB Sumba Timur. Berdasarkan dasar Statistik tahun 2011 menunjukan bahwa pada tahun 2007 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 5,65 persen atau menjadi Rp.624.142.277.000 jika dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun 2006. Demikian pula halnya pada tahun 2008 yang mengalami peningkatan sebesar 5,62 persen menjadi Rp 655.129.170.000, tahun 2009 terus mengalami penurunan sebesar 4,19 persen menjadi Rp 682.566.500.000 dan pada tahun 2010 kembali mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen dapat ikuti pada tabel  sebagai berikut  :

Tabel PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2010

Pertumbuhan Ekonomi
Indikator makro ekonomi lain yang dapat memberikan gambaran utuh tentang perekonomian daerah adalah Laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Laju Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi gambaran menyeluruh bagi pertumbuhan produksi riil sektor-sektor PDRB. Berdasarkan data statistik tahun 2011 menunjukan bahwa Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sumba Timur tahun 2007 mencapai 5,65 persen atau mengalami peningkatan 0,15 poin dari LPE tahun sebelumnya dan kembali menurun 0,03 poin pada tahun 2008 menjadi 5,62 persen. Selanjutnya pada tahun 2009 terus menurun  1,43 point menjadi 4,19 persen dan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,64 point menjadi 4,83 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008 disebabkan melambatnya pertumbuhan tujuh sektor Produk Domestik Regional Bruto kecuali sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Galian yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2008.

Laju Inflasi.
Salah satu masalah pokok yang selalu dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat adalah tingkat inflasi. Peningkatan pendapatan masyarakat secara nominal akan berkurang apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi. Laju inflasi yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya nilai mata uang yang disebabkan meningkatnya harga barang. Keadaan ini berdampak  pada rendahnya daya beli masyarakat, dengan demikian sekalipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita penduduk namun dilain pihak jika laju inflasi terus meningkat, maka pendapatan tersebut tidak begitu berarti.
Berdasarkan atas data statistik yang disajikan BPS Sumba Timur menunjukkan bahwa harga barang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun. Hal tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Gambaran tersebut merujuk pada persoalan tingkat inflasi yang dalam kurun waktu 3 tahun terus mengalami peningkatan.
Perkembangan Laju inflasi berdasarkan atas sajian data statistik tahun 2011 menujukan bahwa pada tahun 2007 laju inflasi mencapai  5,34 persen, kemudian meningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2008 dan terus mengalami peningkatan menjadi 6,89 persen pada tahun 2009, tahun 2010 lanju inflasi mencapai 6,80 persen. Perhitungan laju inflasi Produk Domestik Regional Bruto  tersebut di atas dilakukan terhadap sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto  yang menggambarkan laju inflasi pada tingkat harga produsen,  hal ini berbeda dengan perhitungan tingkat inflasi berdasarkan indeks harga konsumen umum yang menggambarkan harga riil barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana yang disajikan dalam data statistik oleh BPS Sumba Timur dengan tingkat inflasi yang sangat fluktuatif.

Pendapatan Per Kapita.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat umum, apabila diikuti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab apabila dilihat dari sudut konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa dalam takaran yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya.
Pendapatan perkapita menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat suatu daerah dan sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan trend perkembangan pendapatan perkapita Kabupaten Sumba Timur menujukan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat Sumba Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tingkat pendapatan perkapita penduduk Sumba Timur terus meningkat, dimana tahun 2007 mencapai Rp.4.127.591,- atau mengalami peningkatan sebesar  8,19 % dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp.4.587.602 atau meningkat sebesar 17,69 persen dan pada tahun 2009 menjadi Rp.5.378.765 atau meningkat sebesar 10,73 % dan tahun 2010 pendapatan perkapitan Kabupaten Sumba Timur mengalami peningkatan sebesar 12,72 persen atau menjadi Rp 6.063.068.
Data tersebut di atas menggambarkan bahwa secara makro telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita walaupun dilain pihak  tidak disangkal bahwa masih besarnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah terutama di daerah perdesaan, namun dengan semakin berkembangnya perekonomian daerah diharapkan akan memberikan dampak terhadap pendapatan per kapita penduduk dan memperkecil gap antara  kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pajak dan Retribusi

Dana Perimbangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.
Dalam Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja daerah, maka dana perimbangan merupakan sumber utama pendapatan  daerah yang berasal dari pemerintah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal, meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah. Dengan demikian pemanfaatan dananya diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan derajat  kehidupan masyarakat.
Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan yang sangat berarti bagi daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan sumbangsih daerah berupa pembayaran pajak-pajak masyarakat melalui komponen dana bagi hasil.
Berdasarkan data trend perkembangan dana perimbangan dalam lima tahun (2008-2012) menunjukkan dana perimbangan terus meningkat. Peningkatan tersebut dapat digambarkan bahwa pada tahun 2008 jumlah dana perimbangan sebesar Rp. 401,081,110,000 dan tahun 2012  meningkat  menjadi Rp 551.616.473.924, dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 7,76 persen. Perkembangan dana perimbangan tersebut dapat dirinci sebagai  berikut :

Tabel Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Sumba Timur 2008-2012

Dari tabel di atas tergambar secara lugas bahwa terjadi peningkatan dana perimbangan dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah dana perimbangan. Oleh karenanya  dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, maka Dana perimbangan tahun 2013 ditargetkan meningkat sebesar 5,00 persen dari tahun sebelumnya  menjadi Rp. 599.127.440.120, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana bagi hasil pajak dan Bagi hasil bukan pajak
Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Pendapatan dari dana bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, memiliki prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak wajib pajak. Sementara untuk dana bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini masih memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam. Oleh karenanya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar Rp. 26.081.437.120.
b. Dana Alokasi umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kurun Waktu 2008 – 2012, maka Dana Perimbangan, khususnya DAU Kabupaten Sumba Timur setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2008 realisasi Dana DAU sebesar Rp 326.114.110.000 dan tahun 2012 DAU sebesar Rp 462.689.930.000 dengan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 9,75 persen. Oleh karena kapasitas DAU sangat tergantung pada kapasitas fiskal pemerintah pusat, maka dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2013, dana perimbangan, khususnya DAU di targetkan meningkat sebesar 5,00 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 508.958.923.000.
c.    Dana Alokasi Khusus (DAK)
Salah satu komponen dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional, namun merupakan urusan daerah. Berdasarkan gambaran pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa rerata pertumbuhan DAK sebesar 7,94 persen,  suatu angka pertumbuhan yang cukup tinggi, namun peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah hanya melaksanakan petunjuk tersebut. Dengan demikian penggunaannya tidak sama dengan Dana Alokasi Umum yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Meskipun rerata pertumbuhan DAK cukup tinggi, namun trend perkembanganya setiap tahun cukup fluktuatif, hal ini sangat tergantung dari sisi prioritas nasional, dan pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatur alokasi DAK. Atas pertimbangan itu jumlah DAK untuk tahun anggaran tahun 2013 diproyeksi sama dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 64.087.080.000.

Pendapatan Daerah.
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah.
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37  Tahun 2012 bahwa pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya.
Pendapatan daerah merupakan faktor yang paling penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan hanya dapat terlaksana jika didukung dengan kemampuan pendapatan yang memadai.
Berdasarkan kondisi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukan bahwa Kabupaten Sumba Timur masih merupakan salah satu Kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah kapasitas fiskal rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang relatif rendah. Gambaran kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat diikuti pada tabel 8.5 sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007 – 2012

Gambaran tersebut di atas menunjukan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap pemerintah masih cukup tinggi.  Hal ini bukan berarti ketiadaan potensi  yang dapat dikembangkan akan tetapi potensi daerah yang ada belum sepenuhnya dapat dikelola mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki daerah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya menggandeng atau bekerjasama dengan swasta untuk mengembangkan berbagai potensi daerah.  
Melihat kenyataan tersebut di atas, maka peningkatan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah perlu direncanakan untuk ditingkatkan dimasa yang akan datang sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi masyarakat yang dipatutkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain dengan upaya  meningkatkan pelayanan masyarakat dan mengintensifkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah; Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB,  PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Di samping itu untuk mendukung penerapan Undang-Undang tersebut perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi dunia usaha dan masyarakat pada kawasan-kawasan potensial dengan harapan terjadinya pergerakan ekonomi yang lebih cepat sehingga  kedepan menjadi sumber pendapatan daerah.