Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus berupaya meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik (e-SAKIP).  Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem akuntabilitas kinerja akan mempermudah proses dan pegelolaan manajemen kinerja pemerintah daerah terutama dalam proses pemantauan dan pengendalian kinerja.

Langkah awal dalam menerapkan aplikasi e-SAKIP Sumba Timur yang merupakan replikasi dari SILAKIP yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung maka Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Bagian Organisasi melaksanakan Bimbingan Teknis e-SAKIP bagi Aparatur Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan serta kesatuan langkah dalam penggunaan aplikasi e-SAKIP tesebut.

Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 3 dan 4 Desember 2018 bertempat di Aula Sekretrariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan peserta sebanyak 90 orang terdiri dari Sekretaris dan Kasubag program dari seluruh Perangkat Daerah. Narasumber sebanyak 2 orang yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung yaitu Medi Mahendra, AP,S.Sos,M.Si dan  Dede Saepudin,ST.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si melalui Asisten Administrasi Umum, Drs. Ishak Raga Koda dalam sambutan menyatakan bahwa komitmen pimpinan merupakan kunci keberhasilan dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat pemerintah kabupaten maupun pada tingkat perangkat daerah.

Oleh karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah berserta jajarannya harus memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki kinerja organisasi maupun kinerja individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Disampaikan pula bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota, ditemukan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas pada pemerintah daerah, yaitu:
1.    Tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil;
2.    Ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur;
3.    Program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran;
4.    Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Keempat permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka langkah nyata yang perlu ditempuh yaitu:

  1. Memperbaiki rumusan Tujuan/Sasaran yang dilengkapi dengan ukuran/indikator kinerja yang jelas dan berorientasi hasil (outcome);
  2. Memastikan bahwa turunan kinerja (cascading) telah ditetapkan sampai ke level organisasi terkecil dengan memanfaatkan logic model yang berfokus pada pencapaian Tujuan/Sasaran, sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang terintregasi (Integrated Development Plan);
  3. Berdasarkan Integrated Development Plan tersebut, dilakukan refocusing atas program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya Tujuan/Sasaran secara efektif dan efisien; dan
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) ini secara berkala sehingga terwujud pembangunan berorientasi hasil yang berkesinambungan.


Wakil Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST, MT, ketika berdiskusi dengan Narasumber Medi Mahendra di Padadita Beach Hotel Waingapu, menyatakan sangat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki penerapan SAKIP di Sumba Timur termasuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung yang telah memperoleh Predikat A selama beberapa tahun terakhir dalam penerapan SAKIP. Implementasi SAKIP yang baik akan berdampak pada efisiensi anggaran dan efektivitas penyelenggaran pemerintah yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.


Kang Medi sapaan akrab Medi Mahendara, AP, S.Sos, M.Si dalam penyajian materi bimbingan teknis e-SAKIP, menyampaikan bahwa melalui penerapan SAKIP yang baik, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,3 triliun dari total APBD sebesar 7 trilliun lebih yang dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kesejahteraan pegawai.  Efisiensi anggaran dilakukan melalui proses crosscutting terhadap program dan kegiatan yang tidak memberi dampak signifikan terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.  

Medi Mahendra menyampaikan bahwa selain mempermudah proses pemantauan dan pengendalian  kinerja, informasi yang dihasilkan oleh aplikasi e-sakip dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat turut serta memantau, menilai dan memberikan masukan untuk perbaikan kinerja pemerintah.

Dalam bimbingan teknis ini para peserta difasilitasi oleh narasumber sampai memahami dan mampu mengoperasionalkan aplikasi secara baik dan benar, mulai dari input data perencanaan kinerja sampai pada pengukuran dan evaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah.